Yogyakarta. Seleksi penerimaan CPNS 2010 - 2011 di lingkungan Pemprov DIY akan dilaksanakan akhir Oktober 2010 mendatang. Saat ini pemprov telah mendapat kepastian dari pemerintah pusat mengenai kuota CPNS yang akan direkrut. Namun kualifikasi pendidikan dan formasinya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DIY Sudibyo, SH mengatakan, DIY mendapat kuota sebanyak 272 dalam rekruitmen CPNS 2010. "Mengenai formasi dan persyaratan pendidikan kami masih menunggu. Kalau rincian kualifikasi pendidikan dari Menpan sudah turun, kami akan mulai melakukan rekruitmen akhir Oktober," katanya, Sabtu (18/9). Namun hampir dipastikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membutuhkan tambahan pegawai.
Pemprov sendiri, lanjutnya, menginginkan syarat pendidikan dalam seleksi CPNS 2010 kali ini dengan kualifikasi Sarjana (S1). Dengan presentase sebanyak S1 90% dan selebihnya 10% DI-DIII dan S2. Namun keputusan akhir tetap ada di Menpan.
Sudibyo memaparkan, kuota CPNS yang disetujui Menpan sebenarnya masih jauh dari kebutuhan riil. Hal ini mengingat setiap tahunnya ada sekitar 350 - 400 pegawai yang pensiun. Idealnya kuota pegawai paling tidak sebanyak jumlah pegawai yang pensiun. Tetapi sejak 2001 pertambahan jumlah PNS di wilayah DIY selalu negatif. Rekruitmen tidak sebanding dengan banyaknya pegawai yang pensiun.
Untuk mengatasi problem kurangnya jumlah pegawai pemprov berusaha memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang ada. Beberapa pegawai terpaksa harus mendobel tugas dan kerja lembur. Lebih lanjut, penerimaan CPNS 2010 ini juga telah dianggarkan dalam APBD DIY. "untuk melakukan seleksi ini kami anggarkan sekitar Rp 500 juta," ujarnya.
Demikian sekilas informasi Seleksi CPNS 2010 Pemprov DIY. Untuk informasi update silahkan kunjungi kembali blog ini. Sekedar informasi jangan lupa cek juga untuk informasi seleksi CPNS 2010 Kabupaten Magelang, CPNS 2010 Pemprov Jawa Timur, CPNS 2010 Pemprov DIY, CPNS 2010 Provinsi Jambi, CPNS 2010 Kabupaten Bogor, CPNS 2010 Kabupaten Madiun, CPNS 2010 Kabupaten Temanggung CPNS 2010 Kabupaten Wonosobo, CPNS 2010 Kabupaten Kulonprogo, CPNS 2010 Depkes, CPNS 2010 Depdag, CPNS 2010 Bakosurtanal, CPNS 2010 Departemen Perindustrian, CPNS 2010 LIPI, Lowongan BUMN, Lowongan Bank, Lowongan Dosen. Dan bagi temen - temen yang membutuhkan Soal - soal CPNS Gratis dapat di download di sini dan di sini.
Sudibyo memaparkan, kuota CPNS yang disetujui Menpan sebenarnya masih jauh dari kebutuhan riil. Hal ini mengingat setiap tahunnya ada sekitar 350 - 400 pegawai yang pensiun. Idealnya kuota pegawai paling tidak sebanyak jumlah pegawai yang pensiun. Tetapi sejak 2001 pertambahan jumlah PNS di wilayah DIY selalu negatif. Rekruitmen tidak sebanding dengan banyaknya pegawai yang pensiun.
Untuk mengatasi problem kurangnya jumlah pegawai pemprov berusaha memaksimalkan jumlah tenaga kerja yang ada. Beberapa pegawai terpaksa harus mendobel tugas dan kerja lembur. Lebih lanjut, penerimaan CPNS 2010 ini juga telah dianggarkan dalam APBD DIY. "untuk melakukan seleksi ini kami anggarkan sekitar Rp 500 juta," ujarnya.
Demikian sekilas informasi Seleksi CPNS 2010 Pemprov DIY. Untuk informasi update silahkan kunjungi kembali blog ini. Sekedar informasi jangan lupa cek juga untuk informasi seleksi CPNS 2010 Kabupaten Magelang, CPNS 2010 Pemprov Jawa Timur, CPNS 2010 Pemprov DIY, CPNS 2010 Provinsi Jambi, CPNS 2010 Kabupaten Bogor, CPNS 2010 Kabupaten Madiun, CPNS 2010 Kabupaten Temanggung CPNS 2010 Kabupaten Wonosobo, CPNS 2010 Kabupaten Kulonprogo, CPNS 2010 Depkes, CPNS 2010 Depdag, CPNS 2010 Bakosurtanal, CPNS 2010 Departemen Perindustrian, CPNS 2010 LIPI, Lowongan BUMN, Lowongan Bank, Lowongan Dosen. Dan bagi temen - temen yang membutuhkan Soal - soal CPNS Gratis dapat di download di sini dan di sini.
Berikut daftar Seleksi CPNS 2010 yang telah resmi dibuka :
- Badan POM RI
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes / Depkes)
- Kejaksaan RI (Kejari)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Kementerian Pendidikan Nasional RI (Kemdiknas / Depdiknas)
- Badan SAR Nasional (Basarnas)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Bakorkamla)
- PT. POS Indonesia (Persero)
- PT. PLN (Persero)
- Ombudsman
- PT. Angkasa Pura (Persero)
- Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin / Departemen Perindustrian)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- Kementerian Perdagangan RI (Departemen Perdagangan / Depdag)
- Badan Narkotika Nasional
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (DKP)
- Kementerian Perhubungan RI (Dephub)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kementerian Pertahanan RI (Dephan)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
- Kementerian Pertanian (Deptan)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan POM RI
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes / Depkes)
- Kejaksaan RI (Kejari)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Kementerian Pendidikan Nasional RI (Kemdiknas / Depdiknas)
- Badan SAR Nasional (Basarnas)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Bakorkamla)
- PT. POS Indonesia (Persero)
- PT. PLN (Persero)
- Ombudsman
- PT. Angkasa Pura (Persero)
- Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin / Departemen Perindustrian)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
- Kementerian Perdagangan RI (Departemen Perdagangan / Depdag)
- Badan Narkotika Nasional
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (DKP)
- Kementerian Perhubungan RI (Dephub)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Kementerian Pertahanan RI (Dephan)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
- Kementerian Pertanian (Deptan)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
0 comments:
Post a Comment